tata pemerintahan. Berdasarkan undang undang desa/ uu desa (UU No. tata pemerintahan

tirto. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala Dinas, Kantor, Camat dan Lurah lingkup Pemkab Tabalong. Penyusunan program, rencana kerja dan kegitan untuk rencana anggaran satuan kerja Bagian Tata Pemerintahan dan Asisten Pemerintahan. A. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Sebab, tata pemerintahan ini mengutamakan kerja sama pemerintah dengan rakyat. H. 22 1 Gema Keadilan Edisi Jurnal 79. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. 21 August 2023 (16:52 WIB) Rapat Koordinasi Peningkatan Diseminasi Data Statistisk Sektoral Provinsi B. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. In addition, the another advantages is to make public services can be attained in the closest level to the public, in politic, economic, general education, culture, security and to increase public participation to mutual progress. atau hukum yang dibuat oleh aparatur. Pemerintahan dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Di Indonesia, pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer pertama kali disajikan di dalam buku Prof. Di Indonesia istilah “administratief recht” dimaknai bermacam-macam, seperti hukum administrasi, hukum tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan. Proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan­ kebijakan publik harus selalu melibatkan masyarakat sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY, yang selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pasal 9 ayt 1, Biro Tata. Orde Lama. Secara vertikal berupa pembagian wilayah Republik Indonesia. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakatDesa atau pedesaan dapat diartikan sebagai daerah yang ada di luar kota. 07. Dilansir dari situs Prokomsetda - Pemkab Buleleng, berikut pengertian good governance: "Good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, sesuai prinsip. Tugas Pokok. Tata laksana yang baik (bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. 10PERATURAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. Pencapaian tata kelola pemerintahan memerlukan reformasi di berbagai bidang dimana termasuk didalamnya adalah reformasi birokrasi. SH). tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Tata Pemerintahan. Implementasi tata kepemerintahan yang baik dapat dikatakan berhasil apabila telah melibatkan tiga faktor penting, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya dalam melaksanakan tugas para aparatur pemerintah dituntut untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, dituntut untuk. manajemen pemerintahan desa yang baik (good governance) agar tujuan dan makna pemerintahan desa yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Horizontal antar DPR, Presiden,. Buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan di indikasikan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Selama ini terlalu banyak. Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hukum Tata Pemerintahan. Prinsip tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada consensus; 9) Prinsip tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat; 10) prinsip tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat; 11) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum; 12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada. Menurut bank dunia ( Word Bank ), tata kelola pemerintahan yang baik adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Selanjutnya Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha negara itu diantaranya : Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah. com rangkum dari berbagai sumber, Minggu (13/6/2021) tentang tujuan reformasi. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara, memberikan kotribuasi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah. Rapat staf dosen Fakultas-fakultas Hukum Negri seluruh Indonesia yang diadakan pada bulan Maret 1973. ” b. TUGAS DAN WEWENANG. Pendampingan. Hukum Pertahan Negara dan Keamanan Umum Golongan yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsip yaitu : 1. Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) adalah aparat kecamatan yang berfungsi mendampingi desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika diterapkan, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menyatukan kekuatan masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bellefroid menyatakan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. . Tiga hal tersebut adalah tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang baik (good government), dan clean government (pemerintahan yang bersih). Transparansi dan 2). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor penting pemegang kendali dalam proses berlangsungnya Good Governance . Pengertian Pemerintahan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang. Download to read offline. Paradigma yang paling terasa dalam tata acara peradilan tata usaha negara dimana terjadi pergeseran paradigma mengenai tindakan diamnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. nasional dan tata kelola pemerintahan Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara 7. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 22Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), h. Negara harus ampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya. f3. Komitmen tersebut dinyatakan dengan ditandatanganinya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Irjen Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono. Di Indonesia, tata kelola pemerintahan merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip. “Hukum Tata Pemerintahan” Tri Widodo W. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. 20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-6. J. Mengenal Hukum Tata Pemerintahan Dra. Prajudi juga menguraikan pengertian Hukum Administrasi Negara dalam arti luas, yaitu terdiri atas: (1) hukum tata pemerintahan, (2) hukum tata usaha negara, (3) hukum administrasi negara dalamII-1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA . 1) Sebutkan istilah-istilah Hukum Tata Pemerintahan yang ada! 2) Sebutkan para akademisi yang mengarang buku dengan nomenklatur Hukum Tata Pemerintahan! 3) Jelaskan Hukum Tata Pemerintahan dalam konteks luas dan sempit! 8 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. Resume Hukum Tata Pemerintahan. C. Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum,Keempat, melalui tata kelola pemerintahan inklusif, pemerintah daerah pun dapat membawa seluruh elemen masyarakatnya untuk menjunjung hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang. Utomo, SH. UU Kepegawaian 1999, UU No. Susunan dan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Secara garis besarnya ada tiga hal penting yang disuarakan buku ini. Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian sistem, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang defenisi dari sistem tersebut. Beberapa peristiwa politik turut mewarnai pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. 2. b. Menurut Taliziduhu Ndaraha dalam bukunya Kybernologi mengemukakan tentang definisi tata pemerintahan sebagai berikut: “Tata Pemeritahan adalah peranan diri pemerintah secara horizontal (fungsionalisasi dan departemenisasi) dan vertikal. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (good government governanance) sangat diperlukan. 207 inovasi pelayanan publik. Aminuddin Ilmar - Nama Orang; Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional akan mampu mendukung pembangunan nasional yang mendorong terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Jakarta, 04 Maret 2021. perencanaan program, kegiatan dan anggaran. Jadi silahkan Anda. Piagam Madinah mencakup. Menurut Joeniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia (1986), sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai penanganan pengendalian COVID-19 harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja birokrasi. Dalam pemerintahan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berisi pengertian dan sebagai dasar pendirian Ombudsman, badan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak. C. Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya terus menerus. 422 inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 2. Dalam perkembangan globalisasi maupun demokrasi menuntut peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. 1 + Laporkan Konten. Announcements CALL FOR PAPER VOLUME 5 ISSUE 1. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Selain itu, dalam zaman daulah Abbasiyah juga didirikan Angkatan perang, Amirul umara, Baitul mal, organisasi kehakiman, dsb. 8 Th. atau Hukum Tata Pemerintahan ( HTP ) di Negeri Belanda disatukan dalam Hukum Tata Negara yang disebut Staats en Admin - istratiefrecht. Pemerintah Bakal Perketat Tata Kelola & Niaga Komoditas Mineral Kritis. Pemerintahan desa yang demokratis bisa diwujudkan dengan melembagakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Konsep dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakan guna meningkatkan kesejahtraannya baik secara lahirian maupun batiniah. Dua dekade setelah desentralisasi, Indonesia terus memperkuat tata kelola, respons, dan akuntabilitas lokal. Asas Kepastian Hukum. Kini, Sekdes diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Jangka waktu pencapaiannya yang harus efektif dan se-efisien. Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah Untuk memahami Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah perlu didefinisikan terlebih dahulu pengertian atau terminologinya. M. Aturan ini. Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya. Soekarno Km. 25. Pada buku PPKN Kelas X, dijelaskan mengenai unsur, ciri-ciri, hingga beberapa persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni: Unsur Tata Kelola. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan. Dengan demikian, good governance dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkanMenimbang : a. 1. 275 BAB 16 HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM Pendeknya, tata pemerintahan yang baik bukanlah sesuatu yang berasal dari barat dan jauh sehingga tidak dikenal di dalam tata pergaulan masyarakat di Indonesia. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintah yang Baik Politik | Sunday, 17 Jul 2022, 22:04 WIB Terdapat banyak teori dari berbagai sumber ataupun para ahli mengenai. Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah. Hukum Tata Pemerintahan Heterenom dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum. pptx. Kapankah dapat dikatakan Pemerintah melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan kapan ia dikatakan melakukan. Karakter Tata Kelola Good Governance. Demokratis. Jl. Jakarta : Liberty 8. PERBANDINGAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN 18B01212202 2 HUKUM TATA NEGARA II OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. A. , M. 10 Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Terlengkap. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang. Seksi ketenteraman dan ketertiban, bertanggung jawab menegakkan ketertiban di wilayah kecamatan kerjanya. Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Hukum Tata Keuangan c. 4. Policy Analyst, Motivator for Innovation, Trainer, Public Management Consultant. Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kendala utama. Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan Perlu kami sampaikan untuk Anda, terkait Soal Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini, bahwa semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya semua soal-soal ini telah di prediksi akan keluar pada saat UAS anntinya. Rineka Cipta, 2000), h. Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artikel Bapak Soekarwo, Anggota Wantimpres, yang dimuat pada harian Jawa Pos tanggal 2 Maret 2021. , 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, hal. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. Sementara sektor yang menjadi subyek untuk diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti :. Pemerintah Indonesia. GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PEMBERIAN IZIN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTAMBANGAN. Istilah Hukum Tata Pemerintahan dipakai di Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga Di Indonesia sesuai dengan rapat staff Pengajar Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia pada tanggal 26-28 Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah Hukum Administrasi Negara, dengan alasannya:. 05 September 2023 (10:27 WIB) Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. 626/bab-13-tata-kelola-pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Hlm. Adanya tuntutan. , Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU. GOOD GOVERNANCE TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK M. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Di Indonesia istilah "administratiefrecht" diterjemahkan bermacam-macam, seperti hukum administrasi, hukum tata usaha negara, atau hukum tata pemerintahan. 3 disosialisasikan oleh jajaran pemerintah daerah khususnya di setiap OPD-OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Makalah hukum tata pemerintahan. Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. Begitu. Sepuluh prinsip Tata-Pemerintahan yang Baik, yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia. Hukum Tata Pemerintahan atau Administrasi Negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Tata laksana yang baik (bahasa Inggris: good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Pertemuan ini juga menyepakati empat. K. Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua. Disini yang. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. c. Beberapa penelitian lainnya juga menunjukkan hubungan kausalitas positif antara efisiensi birokrasi dan menurunnya tingkat korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi asing (ADB, 1999). Hukum Tata Pemerintahan merupakan terjemahan dari Administratiefrecht yang memiliki banyak peristilahan, namun pada dasarnya tidak memberikan pengaruh baik pada isi maupun ruang lingkupnya. 1975. Terhadap konsepsi paksaan pemerintah yang diberikan tersebut, Andri Gunawan Wibisana dalam artikel berjudul Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia (hal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang. Pengertian Hukum Tata Negara. Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan Perlu kami sampaikan untuk Anda, terkait Soal Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini, bahwa semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya semua soal-soal ini telah di prediksi akan keluar pada saat UAS anntinya. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan. Rakyat dapat berbicara langsung kepada. ASAS Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, komunikatif berarti pemerintah mampu memberikan komunikasi yang mudah dipahami kepada publik terkait dengan hal. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No. Selain itu, pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan. .